Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil

nusakini.com - Pemerintah terus berupaya untuk melakukan reformasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Salah satu caranya adalah meningkatkan komunikasi dan sinergi di antara para staf dan membasmi para mafia tanah.

Langkah tersebut dinilai efektif untuk menciptakan kepastian hukum tanah.

"Sudah punya sertifikat, tapi masih digugat orang lain. Belum lagi kalau ada mafia tanah," ujar Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Jakarta, Sabtu (8/10/2016).

Menurut Sofyan, mafia seringkali menjadikan tanah sebagai komoditi. Karena itu, Sofyan berupaya untuk memerangi, bahkan memenjarakan mafia.

• Syahri Bulan Pegang Rinci Asli Tanah Lakang Panakukang, Makassar
• Kisruh Pemilikan Lahan di Jln Al Markaz 2, Risky Alif Tegas Akan Perjuangkan Haknya
• Rapat Kerja Bersama Komite I DPD RI, Menteri AHY: Keadilan untuk Semua, Kesejahteraan untuk Semua
• Susun Rencana Kerja dan Anggaran yang Tepat Sasaran, Wujudkan Kementerian ATR/BPN Jadi Institusi Berstandar Dunia
• Peringati Hari Bhayangkara ke-78, Menteri AHY Hadiri Upacara di Monas

Caranya, Kementerian ATR/BPN akan membuat tim khusus yang mencari dan menyelidiki praktik-praktik mafia tanah.

Pembentukan tim ini bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, antara lain Kejaksaan, BPN, Kepolisian RI, dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

"Kalau mafia tidak bisa ditertibkan, ya dipidanakan. Karena ekonomi ini sangat terganggu akibat ketidakpastian yang dipicu kehadiran para mafia tanah," tutur Sofyan.

Ia menambahkan, pemerintah harus berbenah dan memudahkan investasi dengan memberikan kepastian hukum tanah yang lebih baik.

Seharusnya sertifikat menjadi dokumen tanah satu-satunya. Namun untuk mencapai ke sana, pemerintah masih perlu waktu panjang.

"Pasalnya, hukum pertanahan di Indonesia sangat rumit," pungkas Sofyan. (b/mk)